TULISAN INDIVIDU

NAMA                        :  ALFIAN FATHUROHMAN

NPM                           :   19210357

KELAS                       :   2EA14

MATA KULIAH          :   PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DOSEN                      :   INA HELIANY

 

BAB I

PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

 A.   Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

 1. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan

 Perjalanan panjang sejarah Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai zamannya.

     Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroic dan patriotic serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

     Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa Perjuangan Fisik. Sedangkan dalam melengkapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan Perjuangan Non Fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing.

2. Kompetensi yang Diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

 a. Hakikat Pendidikan

Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela Negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Kemampuan Warga Negara

Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan, perubahan masa depannya, suatu Negara sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang berlandasan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai perjuangan bangsa.

     Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, Wawasan Nusantara, serta Ketahanan Nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana/ilmuwan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang mengkaji dan menguasai iptek dan seni

 c. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara

Setiap warga negara Republik Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang merupakan misi atau tanggung jawab Pendidikan Kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan warga negara dalam hal persahabatan, pengertian antarbangsa, perdamian dunia, kesadaran bela negara, dan sikap serta perilaku yang bersendikan niali-nilai budaya bangsa, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

d. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Rakyat Indonesia, melalui majelis perwakilannya (MPR), menyatakan bahwa: Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk “meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangs, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia  yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi Pembangunan Nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa”

     Selanjutnya mereka menyatakn bahwa: “Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Ynag Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggungjawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

 e. Kompetensi yang Diharapkan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh rasa tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.

     Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan mampu: “Memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negaranya secara berkesinambungan dan kosisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945”

2. Pengertian Bangsa dan Negara

  a. Pengertian Bangsa

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta memperintahkan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya teikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Dengan demikian, Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsaserta berproses di dalam satu wilayah: Nusantara/Indonesia.

 b. Pengertian Negara

Pengertian Negara :

1) Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

2) Negara adalah suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban social. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membeddakannya dari kondisi masyarakat lain diluarnya.

 Proses Terbentuknya Negara di Zaman Modern :

Proses tersebut dapat berupa penaklukan, peleburan, pemisahan diri, dan pendudukan atas negara atau wilayah yang belum ada pemerintahaan sebelumnya.

Teori Terbentuknya Negara :

     1) Teori Hukum Alam

     2) Teori Ketuhanan

     3) Teori Perjanjian

Unsur Negara :

1) Bersifat Konstitutif

2) Bersifat Deklaratif

Bentuk Negara : 

Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan dan negara serikat

  

3. Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Dalam UUD 1945 Bab X, pasal tentang warga negara telah diamanatkan pada Pasal 26, 27, 28 dan 30, sebagai berikut :

1. Pasal 26, ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), Syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

2. Pasal 27, ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

4. Pasal 30, ayat (1) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

 B.   Pemahaman tentang Demokrasi dan Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

 1. Pemahaman tentang Demokrasi

 a. Konsep Demokrasi

Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara.

 b. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara

Ø      Bentuk Demokrasi

Ada berbagai bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara antara lain :

-         Pemerintahan Monarki

-         Pemerintahan Republik

  

Ø      Kekuasaan dalam Pemerintah

Kekuasaan pemerintahan dalam negara dipisahkan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu: kekuasaan legislative; kekuasaan eksekutif; dan kekuasaan federative. Kekuasaan yudikatif merupakan bagian dari eksekutif

c. Pemahaman tentang Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Indonesia adalah pemerintahaan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa :

1. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah sistem pemerintahan rakyat yang dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia (Pancasila).

2. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nalai falsafah Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.

3. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik.

4. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai falsafah Pancasila.

5. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengalaman Pancasila melalui politik pemerintahan.

2. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

a. Situasi NKRI Terbagi dalam Periode-periode

Periode yang dimaksud tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Periode-periode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode Orde lama

2. Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode Orde Baru.

3. Tahun 1998 sampai sekarang disebut Reformasi

b. Pada Periode Lama Bentuk Ancaman yang Dihadapi adalah Ancaman Fisik

Ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, menumbuhkan pemikiran mengenai cara menghadapinya. Pada tahun 1954, terbitlah Undang-Undang tentang Pokok-pokok Perlawanan Rakyat (PPPR) dengan Nomor : 29 Tahun 1954. Dilihat dari kepentingannya, tentunya pola pendidikan yang diselenggarakan akan terarah pada fisik, teknik, taktik, dan strategi kemiliteran.

c. Periode Orde Baru dan Periode Reformasi

Ancaman yang dihadapi dalam periode-periode ini berupa tantangan non fisik dan gejolak sosial. Untuk mewujudkan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

A.   Wawasan Nasional Suatu Bangsa

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsep berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan” itu berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harafiah berarti: cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang.

     Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama:

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.

2. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya

3. Lingkungan sekitarnya.

     Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, serta global.

B.   Teori-Teori Kekuasaan

Beberapa teori paham kekuasaan :

1. Paham Machiavelli (Abad XVII)

Dalam buku tentang politik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “The Prince”, Marchiavelli memberikan pesan tentang cara membentuk kekuatan politik yang besar agar sebuah negara dapat berdiri denagan kokoh. Didalamnya terkandung beberapa potsulat dan cara pandang tentang bagaimana memelihara kekuasaan politik. Menurut Machiavelli, sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil berikut: pertama, segala cara dihalalkan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan; kedua, untuk menjaga kekuasaan rezim, politik adu domba (“divide et impera’) adalah sah; dan ketiga, dalam dunia politik yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

2. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut yang baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan politik. Dia berpendapat bahwa kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistic dan ekonomi nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi social budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara di sekitar Prancis

3. Paham Jenderal Clausewitz (abad XVIII)

Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Baginya peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Prusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia 1 dengan kekalahan di pihak Prusia atau Kekaisaran Jerman.

4. Paham Feuerbach dan Hegel

Paham materialisme Feuerbach dan teori sintesis Hegel menimbulkan dua aliran besar Barat yang berkembang di dunia, yaitu kapitalisme di satu pihak dan komunisme di pihak lain. Pada abad XVII paham perdagangan bebas yang merupakan nenek moyang liberalism sedang marak. Saat itu orang-orang berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara adalah seberapa besar surplus ekonominya, terutama diukur dengan emas. Paham ini memicu nafsu kolonialisme negara Eropa Barat dalam mencari emas ke tempat lain. Inilah yang memotivasi Columbus untuk mencari daerah baru, kemudian Magellan, dan lain-lainnya. Paham ini pula yang mendorong Belanda untuk melakukan perdagangan (VOC) dan pada akhirnya menjajah Nusantara selama 3,5 abad

5. Paham Lenin (abad XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan poltik dengan cara kekerasan. Bagi Leninsime/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi diseluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomuniskan seluruh bangsa di dunia. Karena itu, selama Perang Dingin , baik Uni Soviet mupun RRC berlomba-lomba untuk mengekspor paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965. Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa  paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet 

 6. Paham Lucian W. Pye dan Sidney

Dalam buku Political Culture And Political Development (Princeton University Press, 1972), mereka mengatakan : “The political culture of society consist of the system of empirical believe expressive symbol and values which devidens the situation in political action take place, in provides the subjective orientation to politics…. The political culture of society is hightly significant aspec of the political system”.

Para ahli menjelaskan unsure-unsur subyektivitas dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu bangsa, Kemantapan suatu sistem politik dapat dicapai apabila sistem tersebut berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan. Dengan demikian proyeksi eksistensi kebudayaan politik tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif tetapi juga subyektif dan psikologis.